KOTA MANNA, BE - Jika tidak ada halangan, direncanakan pada Hari Selasa mendatang (20/01), tidak kurang dari 5.000 massa pendukung pasangan H Dirwan Mahmud SH - Hartawan SH kembali turun ke jalanan untuk mendesak DPRD BS supaya memanggil KPU BS supaya menolak keputusan MK, serta segera melantik pasangan Dirha sebagai bupati dan wakil bupati BS pilihan rakyat.Ketua Forum Komunikasi Penegak Keadilan Rakyat Bengkulu Selatan (FK-PKRBS), Rahmat Nurul Sapril mengungkapkan, rencana unjuk rasa ini dilakukan menindaklanjuti aksi mereka pertama kali pada Selasa lalu. "Kita akan menyampaikan surat pemberitahuan ke Polres BS sore nanti," ujar ustad Aril- sapaan akrab Rahmat Nurul Sapril di sekretariat pemenangan Dirha siang kemarin. Aril mengatakan, aksi ini murni aksi damai untuk mendesak supaya pihak DPRD BS dan KPU BS memberikan ketegasan mengenai status pasangan Dirha terkait keputusan MK tersebut, jangan dibiarkan masyarakat BS menjadi bingung. Demontrasi rencana dilakukan pukul 9.00 Wib dengan sasaran sekretariat DPRD BS dan KPU BS.
Maksud dan tujuan aksi unjuk rasa tersebut dijelaskan Aril, yaitu KPU BS menolak keputusan MK tentang Pilkada BS, mendesak KPU BS segera menyerahkan hasil rapat pleno KPU BS tanggal 10 Desember 2008 tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, kemudian mendesak DPRD BS dan Pemkab BS untuk merekomendasikan kepada gubernur Bengkulu selanjutnya diteruskan kepada Mendagri untuk memproses pelantikan pasangan Dirha sebagai bupati terpilih tepat waktu. "Saya selaku penanggungjawab aksi berjanji kalau aksi ini adalah aksi damai kalau sampai tuntutan kami dipenuhi. Karena sudah dua kali kami unjuk rasa, semuanya berjalan dengan aman dan damai," katanya.
Aril mengatakan, dalam aksi ini direncanakan mereka akan membawa keranda mayat sebagai simbol demokrasi di Kabupaten BS sudah mati. Untuk apa dilakukan Pemilu kada jika, hanya bisa dibatalkan oleh 8 hakim MK. Menurunya, MK sudah mengangkangi hak demokrasi pancasila yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan dalam permusyaratan perwakilan. "Jadi kami meminta supaya kita kembali kepada konteks konstitusi bahwa keadilan di tangan rakyat," ujar Aril.
Disisi lain, dalam aksi nanti selain membawa keranda mayat juga disiapkan 15 truk, 25 mobil, dan 250 buah motor. Kemudian, rencananya peserta akan membawa ban bekas sebanyak 135 buah untuk dijadikan pembatas dalam aksi unjuk rasa tersebut. "Jadi saya katakan, ban bekas itu bukan untuk dibakar tetapi untuk pembatas massa saat berjalannya aksi nanti," katanya.
Apa bisa jamin aksi tidak bakal anarkis? Aril mengatakan, selama dalam wadah FK-PKRBS maka dia menjamin aksi akan damai, karena menurutnya forum itu dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat supaya tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak anarkis. "Memang soal anarkis atau tidak itu yang tahu Allah SWT. Tetapi kami akan berusaha menjaga supaya aksi ini berjalan dengan aman. Kita sayang degan BS, maka kita akna semaksimal mungkin jaga daerah ini tetap aman dan tentram. Saya juga menghimbau kepada masyarakat bisa menjaga kondisi tetap kondusif menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau ada masalah sampaikan ke forum kita siap akomodir tuntutan masyarakat tersebut," katanya.
Sementara itu, Kapolres BS AKBP Drs Urip Wibowo melalui Kasat Intelkam Alexander Souki SIk ketika dikonfirmasi siang kemarin membenarkan kalau pihak pengunjuk rasa sudah berkonsultasi mengenai rencana aksi unjuk rasa tersebut. Namun, mengenai pemberitahuan secara resmi belum disampaikan.
//Hearing dengan Pakar Hukum
Sementara itu, anggota DPRD BS Jasrah Kamal SH mengungkapkan, bahwa pada hari Senin mendatang mereka akan membahas masalah keputusan MK tersebut melalui hearing dengan pakar hukum Unihaz. Hearing ini dilakukan dengan tujuan supaya ada satu pemahaman mengenai keputusan MK tersebut, sehingga masyarakat tidak bingung.
"Keputusan MK tersebut memang kontroversial, sehingga banyak penafsiran mengenai keputusan tersebut. Jadi dengan hearing ini kita bisa 1 penafsiran jangan masing-masing pihak menafsirkan sendiri sehingga masyarakat awam menjadi bingung," ujar Jasrah Kamal. Dengan mengundang pakar hukum ini, maka betul-betul penafsiran itu sesuai dengan aturan. Disisi lain, Jasrah juga menghimbau kepada semua pihak untuk tidak banyak bicara dulu apalagi berbicara soal careteker bupati atau soal anggaran pilkada mengingat saat ini situasi politik di Kabupaten BS sedang panas. "Kita menghimbau kepada semua pihak baik itu pejabat di provinsi atau di Kabupaten BS untuk menahan diri tidak berbicara yang bakal memancing suasana menjadi panas. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kabupaten BS ini," himbaunya.
//KPU Siap Laporkan Tahapan Pilkada
Ketua KPU BS Juli Hartono SE ketika dikonfirmasi menyatakan siap melaporkan kepada DPRD mengenai tahapan Pilkada BS mulai dari putaran I sampai putaran II, termasuk juga mengenai hasil pleno tanggal 10 Desember lalu serta lampiran keputusan MK. "KPU siap menyampaikan laporan kepada DPRD mengenai tahapan pilkada mulai dari verifikasi calon sampai ke keputusan MK, bakal kita sampaikan semua. Karena memang kewajiban KPU untuk melaporkan hal tersebut," ujar Juli Hartono kemarin. Sementara mengenai Pilkada ulang, Juli menyatakan bahwa pihaknya sudah serahkan kepada KPU Pusat.
Disisi lain, Sekkab BS Drs HA Nazimuddin ketika ditanya mengenai anggaran untuk Pilkada ulang, kemarin menyatakan Pemkab BS belum memikirkan soal Pilkada ulang, tetapi masih fokus kepada anggaran untuk Pemilu Legislatif dan untuk anggaran masing-masing dinas serta untuk anggaran pembangunan di Kabupaten BS.
"Kalau soal anggaran untuk Pilkada ulang belum kita pikirkan," ujarnya singkat. (911)